SAMARINDA – Presiden RI Joko Widodo telah mengambil keputusan monumental untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2024 demi mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi.
Keputusan ini melibatkan empat kementerian, yaitu Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan, yang akan berpindah ke Penajam Paser Utara (PPU), IKN.
Dalam mendukung proses pembangunan proyek nasional ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, yang akrab disapa Hamas, menekankan pentingnya pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kita semua tentu berharap pembangunan IKN saat ini akan berdampak langsung kepada peningkatan ekonomi masyarakat di Kaltim,” ujarnya.
Menurutnya, kerjasama yang baik antara lembaga eksekutif dan legislatif perlu ditingkatkan untuk memastikan seluruh upaya pemerintah memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Hasanuddin Mas’ud menyoroti pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga sebagai kunci sukses pembangunan.
“Kita telah ketahui bersama, Kaltim telah mengalami kemajuan yang signifikan. Itu terbukti dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,56 poin dan kenaikan pendapatan per kapita sebesar 4,33 persen pada tahun 2022, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS),” bebernya.
Dengan optimisme terhadap masa depan Kaltim, Hamas menekankan perlunya sinergi yang lebih baik untuk mencapai pembangunan yang lebih hebat. Sebagai politisi Golkar, ia berpendapat bahwa pemindahan IKN ke Kaltim akan membawa perhatian dunia pada Benua Etam.
“Jika komunikasinya baik, lebih mudah untuk kita bekerjasama melakukan pembangunan yang merata. Terutama ke daerah-daerah yang masih tertinggal,” ucap Hamas dengan keyakinan.
Pemindahan IKN ke Kaltim menjadi tonggak sejarah yang tidak hanya menciptakan perubahan fisik tetapi juga peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh
