Bontang – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bontang menggelar sosialisasi implementasi pengawasan perizinan berbasis risiko kepada 80 pelaku usaha non-UMK, Rabu (2/7/2025). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Auditorium 3 Dimensi, Jalan Awang Long, Bontang.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah kota untuk memperkuat pemahaman pelaku usaha terkait kewajiban pelaporan kegiatan penanaman modal melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Selain itu, dengan disiplinnya pelaku usaha melaporkan LKPM, hararapnnya laporan realisasi penanaman modal di Bontang meningkat dan sesuai dengan kondisi ril di lapangan.
Ketua panitia kegiatan, Sudarmi mengatakan, peserta yang hadir berasal dari berbagai latar belakang usaha dan tingkat pemahaman yang beragam terhadap pelaporan LKPM.
“Pesertanya campuran. Ada yang baru pertama kali melapor, tapi ada juga yang sebelumnya sudah melapor namun mengalami kendala,” ujar Sudarmi saat diwawancarai terpisah.
Ia menambahkan, kegiatan ini sekaligus menjadi sarana penyegaran informasi, khususnya mengenai pembaruan regulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.
Menurutnya, salah satu tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam pelaporan LKPM adalah minimnya pemahaman terhadap prosedur dan substansi laporan. “Banyak pelaku usaha mengira pelaporan LKPM berkaitan dengan pajak atau keuntungan usaha. Padahal tidak. Yang dilaporkan hanya biaya operasional dan serapan tenaga kerja,” jelas perempuan yang juga menjabat yang juga Analis Kebijakan Ahli Muda Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPM-PTSP Bontang ini.
Sudarmi juga mengingatkan bahwa pelaporan LKPM bersifat wajib dan memiliki sanksi tegas jika diabaikan. “Jika tidak melapor, ada tahapan sanksi mulai dari surat peringatan hingga pencabutan izin usaha. Proses ini bisa berlangsung dalam kurun waktu dua bulan jika tidak direspons,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, DPM-PTSP Bontang berharap pelaku usaha dapat lebih tertib administrasi dan patuh terhadap ketentuan perizinan berbasis risiko demi terciptanya iklim usaha yang sehat dan akuntabel di daerah.
