Bontang – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bontang menggelar sosialisasi implementasi perizinan berbasis risiko dan pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada 80 pelaku usaha non-UMKM di Auditorium 3 Dimensi, Kamis (3/7/2025). Dalam kegiatan ini, Taufik, Penata Layanan Operasional DPM-PTSP Kaltim yang juga staf Helpdesk LKPM, memberikan penjelasan terkait waktu terbaik untuk melaporkan LKPM dan beberapa kendala yang dihadapi pelaku usaha.
Taufik memaparkan bahwa laporan LKPM dibuka empat kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 1 hingga 10 Januari, April, Juli, dan Oktober. “Kami sangat menyarankan para pelaku usaha untuk melaporkan LKPM di luar jam sibuk, karena pada jam kerja antara pukul 09.00 sampai 15.00, trafik server cenderung lebih tinggi,” jelas Taufik.
Ia menambahkan bahwa meskipun pelaporan dapat dilakukan di jam kerja, lebih baik untuk menghindari waktu puncak agar proses pengisian dan pengunggahan data lebih lancar.
Selain itu, Taufik juga menekankan bahwa server sistem pelaporan LKPM tetap tersedia 24 jam selama periode pelaporan, memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha untuk memilih waktu yang tepat. “Server kita buka selama 24 jam di tanggal-tanggal yang telah ditentukan. Jika pelaku usaha memilih untuk melapor di luar jam kerja, tidak masalah, asalkan data yang dimasukkan valid,” tambahnya.
Namun, Taufik mengungkapkan bahwa banyak pelaku usaha yang masih belum sepenuhnya memahami kewajiban pelaporan LKPM. “Banyak pelaku usaha yang mengira bahwa pelaporan LKPM berkaitan dengan pajak atau keuntungan usaha, padahal yang dilaporkan adalah biaya operasional dan serapan tenaga kerja. Tidak ada kaitannya dengan profit atau pajak,” ujar Taufik.
Menurutnya, salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman mengenai proses pelaporan dan jenis data yang perlu dimasukkan. “Kami sering menemui pelaku usaha yang mengira pelaporan LKPM melibatkan informasi tentang modal usaha, padahal yang dilaporkan adalah biaya operasional dan serapan tenaga kerja,” katanya.
Taufik juga memperingatkan bahwa jika pelaporan LKPM tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan, pelaku usaha bisa menghadapi sanksi, mulai dari surat peringatan hingga pencabutan izin usaha. “Jika tidak melaporkan LKPM dalam jangka waktu yang telah ditentukan, akan ada tiga tahap surat peringatan. Jika tidak juga dilaporkan, izin usaha bisa dihentikan sementara hingga dicabut,” jelas Taufik.
Melalui sosialisasi ini, DPM-PTSP Bontang berharap agar para pelaku usaha dapat memahami dengan baik prosedur pelaporan LKPM dan melakukannya tepat waktu, guna menghindari sanksi dan memastikan kegiatan usaha tetap berjalan dengan lancar.
