Bontang – Salah satu peserta sosialisasi pelaporan LKPM dan perizinan berbasis risiko yang digelar DPM-PTSP Bontang mengusulkan agar pemerintah daerah memfasilitasi pelatihan Contractor Safety Management System (CSMS) bagi pelaku usaha lokal, terutama agar bisa memenuhi persyaratan mengikuti tender di perusahaan besar seperti Pupuk Kaltim.
Menurut peserta tersebut, beberapa tahun lalu saat pelatihan CSMS pernah difasilitasi, banyak pelaku usaha lokal yang akhirnya bisa lolos mengikuti tender perusahaan. Ia berharap pelatihan serupa bisa diadakan kembali agar pengusaha di Bontang tak hanya jadi penonton di kota sendiri.
Menanggapi hal itu, Wahyu Ilahi, Penata Layanan Operasional DPMPTSP Kaltim yang juga menjadi narasumber dalam kegiatan itu, menjelaskan bahwa penyelenggaraan pelatihan CSMS bukan menjadi kewenangan pihaknya. “Itu sebenarnya sudah bukan ranah DPMPTSP, baik provinsi maupun kota. Karena CSMS itu bagian dari sistem internal perusahaan. Kami tidak bisa ikut campur langsung ke situ,” ujar Wahyu di hadapan peserta, Rabu (2/7/2025), di Auditorium 3 Dimensi Bontang.
Namun, Wahyu tidak menutup peluang adanya fasilitasi lewat jalur komunikasi resmi antara pemerintah dan perusahaan. Ia menyarankan agar asosiasi pengusaha lokal menyampaikan aspirasi mereka terlebih dahulu ke DPM-PTSP. “Kalau memang ada permintaan dari pelaku usaha, bisa saja asosiasi bersurat ke DPMPTSP Kota Bontang, lalu dari situ permintaan itu bisa disampaikan secara resmi ke perusahaan, misalnya ke Pupuk Kaltim,” ucapnya.
Menurut Wahyu, pelatihan CSMS bisa saja diselenggarakan oleh perusahaan sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial (CSR), terutama jika permintaan datang dari pelaku usaha lokal yang ingin meningkatkan kapasitas agar bisa bersaing dalam sistem tender perusahaan. “Kan CSR memang untuk mendukung pengembangan masyarakat sekitar. Kalau permintaan datang dari pelaku usaha lokal, dan difasilitasi pemerintah, bisa jadi itu akan ditindaklanjuti,” tambahnya.
Usulan tersebut muncul dalam sesi diskusi dalam kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi LKPM dan OSS berbasis risiko yang dihadiri puluhan pelaku UMKM dari berbagai sektor. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong pelaku usaha memahami kewajiban administratif serta memanfaatkan peluang usaha secara maksimal.
