BONTANG – Pemerintah Kota Bontang menegaskan komitmennya dalam menjaga sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama, meski dihadapkan pada tekanan fiskal akibat penurunan transfer ke daerah.
Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan saat ini mencapai sekitar 20 persen dari APBD atau setara Rp400 miliar dari total Rp2 triliun. Anggaran tersebut tidak hanya dikelola oleh Dinas Pendidikan, tetapi juga tersebar di sejumlah perangkat daerah lain yang memiliki fungsi pendidikan, seperti perpustakaan dan lembaga pendukung lainnya.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyampaikan bahwa kebijakan penganggaran kini lebih diarahkan pada efisiensi dan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, dibandingkan belanja yang bersifat seremonial atau kurang mendesak.
“Sekarang kita lebih selektif. Kegiatan seperti perjalanan dinas dan pembangunan yang tidak prioritas mulai dikurangi, agar anggaran bisa difokuskan untuk kebutuhan pendidikan dan pelayanan dasar,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).
Ia menjelaskan, langkah efisiensi tersebut juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk pemberian insentif bagi guru swasta yang nilainya mencapai hingga Rp2 juta per bulan.
Menurutnya, keseimbangan antara peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru menjadi kunci dalam mendorong kualitas pembelajaran di daerah.
“Pemerintah tetap berupaya menjaga keseimbangan. Tidak hanya membangun sarana, tetapi juga memastikan guru memiliki kesejahteraan yang layak,” katanya.
Selain itu, Pemkot Bontang juga berencana menaikkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebagai solusi atas keterbatasan tenaga pengajar. Saat ini, kota tersebut masih mengalami kekurangan sekitar 127 guru.
Kenaikan BOSDA diharapkan dapat dimanfaatkan sekolah untuk merekrut tenaga pengajar tambahan sesuai kebutuhan, sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
“Kami dorong agar dana BOS bisa lebih optimal, termasuk untuk mendukung pemenuhan tenaga pengajar. Ini salah satu solusi yang sedang disiapkan,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga mulai mendorong konsep sekolah swasta gratis dengan dukungan pembiayaan dari daerah, guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Pemkot memastikan, meski kondisi fiskal belum sepenuhnya pulih, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.
“Pendidikan adalah fondasi utama pembangunan. Dalam kondisi apa pun, ini tetap menjadi prioritas yang harus dijaga,” tegasnya.
