BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mendorong adanya solusi terhadap persoalan sekolah swasta tingkat SMA, SMK, dan SLB yang terancam tidak mendapatkan insentif dari pemerintah provinsi akibat jumlah siswa yang tidak memenuhi syarat minimal.
Menurutnya, berdasarkan regulasi dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), kewenangan pengelolaan SMA, SMK, SLB hingga madrasah memang berada di tangan pemerintah provinsi. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan adanya kendala, terutama bagi sekolah dengan jumlah siswa di bawah 60 orang yang tidak memperoleh insentif daerah.
Ia menyebut persoalan tersebut telah disampaikan DPRD kepada pemerintah provinsi dan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti melalui perubahan kebijakan.
“Kalau jumlah siswa tidak sampai 60, mereka tidak dapat insentif dari provinsi. Ini sudah disampaikan DPRD ke provinsi, mudah-mudahan ada kebijakan yang bisa membantu sekolah-sekolah tersebut,” ujarnya, Rabu (21/5/2026).
Meski bukan kewenangan langsung pemerintah kota, Neni Moerniaeni mengaku tengah mengkaji kemungkinan pemberian bantuan melalui APBD, seperti yang pernah dilakukan sebelumnya dalam bentuk hibah untuk guru sekolah swasta.
“Kami sedang melihat peluang apakah Pemkot bisa kembali memberikan bantuan, mungkin dalam bentuk hibah seperti dulu, meskipun besarannya terbatas. Intinya kami ingin tetap hadir membantu,” jelasnya.
Ia menegaskan, langkah tersebut tetap harus mempertimbangkan aspek regulasi agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, termasuk potensi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kami tidak ingin menyalahi aturan, jadi tetap akan kami koordinasikan dengan inspektorat apakah skema bantuan ini memungkinkan untuk dijalankan kembali,” tambahnya.
Neni juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi sekolah yang terdampak, mengingat keberadaan mereka berada di wilayah Kota Bontang, namun kewenangannya berada di tingkat provinsi.
“Kondisinya di depan mata kita, tapi kewenangannya bukan di kota. Ini yang membuat kami terbatas dalam mengambil langkah,” katanya.
Meski demikian, ia memastikan bahwa pemerintah kota tetap berupaya mencari solusi agar sekolah-sekolah tersebut tidak kehilangan dukungan, terlebih dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pusat masih tetap mengalir.
“Dari pusat tetap ada dana BOS, tapi yang tidak ada ini dari provinsi karena syarat jumlah siswa. Ini yang sedang kita coba carikan jalan keluarnya,” pungkasnya.
