BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris meminta sekolah yang menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berperan sebagai penerima makanan, tetapi ikut memastikan makanan yang dibagikan kepada siswa memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.
Pernyataan tersebut disampaikan Agus Haris setelah munculnya dugaan keracunan makanan MBG pada 5 Agustus 2026. Berdasarkan hasil investigasi Dinas Kesehatan Bontang, sebanyak 27 penerima manfaat dari SPPG Bontang Utara Api-Api dilaporkan mengalami sakit. Mereka terdiri dari 14 siswa, 11 guru dan dua wali murid dari sekitar 2.036 penerima manfaat.
Ia menilai pengawasan terhadap pelaksanaan MBG tidak bisa hanya dibebankan kepada pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sekolah juga dinilai memiliki posisi penting karena menjadi pihak yang menerima dan membagikan makanan secara langsung kepada siswa.
“Sekolah harus ikut melihat bagaimana makanan itu diterima, kondisinya seperti apa, dan segera berkomunikasi kalau ada sesuatu yang tidak sesuai,” ujarnya, Senin (10/8/2026).
Menurutnya, koordinasi antara SPPG, sekolah dan pemerintah perlu diperkuat agar setiap persoalan yang ditemukan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. Terlebih, makanan MBG dikonsumsi dalam jumlah besar dan menyasar anak-anak sebagai salah satu kelompok penerima manfaat.
Pemkot Bontang pun akan menggelar pertemuan bersama seluruh kepala SPPG dan sekolah mitra MBG pada Selasa (11/8/2026). Pertemuan tersebut akan dipimpin langsung Agus Haris untuk membahas evaluasi pelaksanaan program.
Lebih lanjut, Agus Haris mengatakan forum tersebut tidak hanya membahas kejadian yang telah terjadi, tetapi juga menyamakan kembali pola komunikasi dan pengawasan antara seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG.
“Kita ingin semua pihak punya pemahaman yang sama, sehingga ketika ada persoalan di lapangan, penanganannya bisa cepat dan tidak menunggu masalah menjadi lebih besar,” katanya.
Selain memperkuat koordinasi, Pemkot Bontang juga mempertimbangkan peningkatan frekuensi pemantauan terhadap SPPG. Pengawasan yang sebelumnya dilakukan secara berkala dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan di lapangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bontang dr. Toetoek Pribadi mengatakan laporan kejadian diterima pada 5 Agustus 2026 dari Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Bontang. Dinas Kesehatan kemudian melakukan investigasi dan penyelidikan epidemiologi pada 6 Agustus.
“Hasil pemantauan sampai 7 Agustus, seluruh kasus sudah dalam kondisi pulih atau stabil dan tidak ditemukan penambahan kasus baru,” jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, kasus yang dilaporkan pada 5 Agustus dinyatakan telah selesai. Meski demikian, evaluasi terhadap pelaksanaan MBG tetap dilakukan sebagai langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
