BONTANG — Keterlibatan generasi muda dalam pembangunan daerah dinilai tidak cukup hanya melalui partisipasi di ruang sosial, tetapi juga membutuhkan pemahaman terhadap proses politik dan pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi C DPRD Bontang, Alfin Rausan Fikry, saat menjadi pemateri dalam Kelas Politik Gagasan yang digelar Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bontang Utara dan Bontang Barat, Sabtu (15/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 1, Gedung Graha Pemuda, tersebut mengangkat tema “Membentuk Pemuda Melek Politik dan Membangun Daerah dengan Solusi.” Dalam kesempatan itu, Alfin membawakan materi mengenai “Pengaruh Politik terhadap Pembangunan Daerah.”
Alfin menekankan pentingnya pendidikan politik bagi pemuda agar mereka memahami hubungan antara proses politik, pemerintahan, dan arah pembangunan daerah. Menurutnya, berbagai kebijakan pembangunan, termasuk pengelolaan anggaran, lahir melalui proses politik yang memiliki tahapan dan mekanisme tersendiri.
Ia menjelaskan, pembahasan anggaran daerah tidak dapat dilakukan secara instan. Setiap tahapan mulai dari perencanaan, pembahasan hingga penetapan dan pelaksanaan memiliki proses yang harus dilalui sesuai mekanisme pemerintahan.
“Anggaran daerah merupakan hasil dari proses yang panjang. Ada perencanaan, pembahasan bersama, penetapan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan. Karena itu, pemuda perlu memahami bagaimana proses tersebut berjalan,” jelas Alfin.
Menurut legislator Partai Golkar tersebut, politik pada dasarnya dapat menjadi instrumen yang mendorong pembangunan selama kepentingan masyarakat ditempatkan sebagai orientasi utama. Sebaliknya, proses politik berpotensi menghambat pembangunan apabila lebih banyak diarahkan untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Ketika politik diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, maka politik bisa menjadi energi positif bagi pembangunan. Di situlah kepentingan publik harus menjadi pijakan,” ujarnya.
Alfin juga mengajak pemuda Bontang untuk tidak mengambil posisi sebagai penonton dalam proses pembangunan. Menurutnya, generasi muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengawal kebijakan, hingga menawarkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi daerah.
Ia menilai, keterlibatan pemuda bukan sekadar pelengkap dalam pembangunan, melainkan bagian penting dari proses menentukan masa depan Kota Bontang.
“Pemuda harus hadir sebagai pelaku pembangunan. Jangan berhenti pada kritik, tetapi ikut menawarkan gagasan dan solusi yang bisa diterapkan untuk kepentingan masyarakat,” kata Alfin.
Ia menambahkan, peningkatan literasi politik menjadi salah satu modal penting bagi generasi muda. Dengan pemahaman yang baik mengenai pemerintahan, anggaran, serta persoalan masyarakat, pemuda diharapkan mampu mengambil peran yang lebih besar dalam menentukan arah pembangunan Bontang.
“Generasi muda sekarang akan menjadi bagian dari kepemimpinan Bontang ke depan. Karena itu, pemahaman tentang pemerintahan dan persoalan daerah perlu dibangun sejak dini agar mereka siap mengambil tanggung jawab,” pungkasnya.
