KOSAKATA.CO — Sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) semakin terbatas.
DPRD mengingatkan pemerintah daerah agar tidak membiarkan kegiatan yang sudah direncanakan menumpuk menjelang tutup tahun, terutama pada sektor pekerjaan umum yang realisasi anggarannya baru sekitar 40 persen.
Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasid, mengatakan percepatan pelaksanaan program perlu menjadi perhatian seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, capaian serapan anggaran harus dilihat sebagai bagian dari kinerja perangkat daerah dalam menjalankan program yang telah direncanakan.
“Yang penting sekarang bagaimana kegiatan yang sudah direncanakan bisa segera dimaksimalkan dan diselesaikan sampai akhir tahun,” kata Abdul Rasid, Rabu (18/11/2026).
Ia menilai OPD dengan realisasi anggaran rendah perlu dievaluasi pemerintah daerah.
Evaluasi tersebut dibutuhkan untuk mengetahui kendala pelaksanaan sekaligus memastikan anggaran yang telah dialokasikan tidak berakhir sebagai sisa anggaran tanpa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Ini harus menjadi catatan pemerintah daerah. OPD yang belum mampu merealisasikan anggarannya perlu dievaluasi karena capaian tersebut berkaitan dengan kinerja OPD,” ujarnya.
Sektor pekerjaan umum menjadi salah satu perhatian karena memiliki banyak kegiatan fisik dengan nilai anggaran besar. Pengerjaan proyek semacam ini membutuhkan waktu sehingga keterlambatan pelaksanaan dapat mempersempit kesempatan untuk menyelesaikannya sebelum tahun anggaran berakhir.
“Kalau melihat realisasi PU, memang masih sekitar 40 persen. Pekerjaan di sektor ini banyak yang bersifat fisik dan nilai anggarannya juga besar,” katanya.
Abdul Rasid menyebut persoalan utama yang perlu dicermati bukan terletak pada ketersediaan anggaran, melainkan kecepatan pelaksanaan kegiatan di masing-masing OPD. Selain itu, sejumlah program masih bergantung pada pendanaan pemerintah pusat. Jika dana tersebut tidak tersalurkan hingga akhir tahun, kegiatan yang mengandalkannya berpotensi ikut tertunda.
Meski mendorong percepatan, ia mengingatkan agar pelaksanaan kegiatan tetap mengikuti ketentuan pengelolaan anggaran dan memperhatikan kualitas pekerjaan fisik.
Pemerintah daerah perlu memaksimalkan waktu yang tersisa tanpa mengabaikan kedua aspek tersebut.
(adv)

