SAMARINDA — Gelombang penolakan terhadap rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) kembali menguat di Kalimantan Timur. Gabungan elemen masyarakat yang menamakan diri Fraksi Aksi Rakyat Kaltim bersama DPRD Kaltim dan perwakilan DPRD kabupaten/kota, menyepakati pembentukan koalisi perlawanan daerah untuk memperjuangkan hak keuangan Kaltim di hadapan pemerintah pusat.
Bukan hanya pernyataan sikap, ancaman aksi penutupan Sungai Mahakam juga mengemuka jika tuntutan mereka tak direspons dalam waktu dekat.
Pertemuan besar yang digelar Senin (11/11/2025) itu dihadiri oleh tokoh masyarakat, ormas, pemuda, mahasiswa, hingga anggota DPRD dari berbagai tingkatan. Mereka menilai pemotongan DBH adalah bentuk ketidakadilan fiskal yang akan menghambat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Kalimantan Timur.
“Seluruh fraksi dan perwakilan rakyat setuju membentuk koalisi untuk menolak pemotongan DBH,” tegas Vendy Meru, Ketua Presidium Fraksi Aksi Rakyat Kaltim.
Menurut Vendy, Kaltim merupakan provinsi dengan kontribusi besar terhadap pendapatan nasional, khususnya dari sektor pertambangan batu bara dan migas. Namun, pembagian hasil justru jauh dari proporsional.
“Kaltim adalah penyumbang devisa terbesar kedua untuk negara. Dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tahun 2024 mencapai lebih dari Rp858 triliun, tapi daerah hanya menerima sebagian kecil. Ini tidak adil,” ujarnya.
Ia menilai, pemotongan DBH akan memperlambat pembangunan infrastruktur vital seperti jalan tol, bandara internasional, rumah sakit, dan fasilitas pendidikan. “Bagaimana dengan program masyarakat yang sudah direncanakan? Semua itu untuk rakyat Kaltim,” tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan masyarakat ini. Ia menegaskan, DPRD siap bersinergi dengan Fraksi Aksi Rakyat Kaltim untuk memperjuangkan hak fiskal daerah.
“Fraksi Kaltim adalah simbol kebersamaan seluruh elemen masyarakat yang menolak pemotongan transfer ke daerah. Kami sepakat untuk bergerak bersama,” kata Ananda.
Ia menyebut DPRD akan berkoordinasi dengan Gubernur Kaltim guna menyusun langkah strategis menuju pemerintah pusat. “Dampak pemotongan DBH dirasakan seluruh kabupaten dan kota. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri,” imbuhnya.
Fraksi Aksi Rakyat Kaltim memberi waktu satu minggu kepada DPRD dan pemerintah daerah untuk menunjukkan langkah konkret. Jika tidak ada kemajuan, mereka siap menggelar aksi besar berupa penutupan Sungai Mahakam — urat nadi ekonomi Kaltim yang menghubungkan pelabuhan, industri migas, dan jalur logistik nasional.
“Ketika Mahakam ditutup dan pusat berteriak, itu bukti bahwa Kaltim memang dibutuhkan. Jika mereka diam, berarti kita tidak dianggap penting,” tegas Vendy.
Aksi tersebut disebut akan melibatkan berbagai elemen masyarakat tanpa memandang suku, agama, atau afiliasi politik. “Ini bukan tentang politik. Ini tentang keadilan untuk rakyat Kaltim,” tambahnya.
Sebagai provinsi penghasil sumber daya alam strategis sekaligus wilayah yang menampung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kaltim kerap menghadapi ketimpangan distribusi anggaran. Kekayaan alam dieksploitasi besar-besaran, namun sebagian wilayahnya masih bergulat dengan kemiskinan, infrastruktur mangkrak, dan pelayanan publik terbatas.
“Apakah Kaltim benar-benar bagian dari Indonesia? Mengapa kekayaan kami tidak kembali untuk kesejahteraan rakyat?” ujar salah satu perwakilan ormas yang hadir.
Fraksi Aksi Rakyat Kaltim menegaskan, perjuangan ini akan terus digulirkan, termasuk kemungkinan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi bila pemerintah pusat tetap bersikeras memangkas DBH.
“Ini bukan negosiasi. Ini momentum untuk menegakkan keadilan fiskal bagi daerah penghasil,” tutup Vendy
