BONTANG – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni memprediksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang pada 2027 hanya berada di kisaran Rp1,6 triliun. Proyeksi tersebut lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya akibat tidak adanya Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta belum tersalurkannya dana kurang salur bagi hasil.
Neni mengatakan informasi terakhir yang diterima pemerintah daerah menunjukkan dana kurang salur diperkirakan tidak akan disalurkan dengan nilai sekitar Rp402 miliar. Kondisi tersebut turut memengaruhi kemampuan fiskal Kota Bontang tahun depan.
“Kalau melihat informasi yang kami terima saat ini, postur APBD kita kemungkinan berada di kisaran Rp1,6 triliun. Salah satu penyebabnya karena dana kurang salur belum bisa disalurkan,” ujarnya, Selasa (4/8/2026).
Dengan kondisi tersebut, Pemkot Bontang akan menyusun belanja daerah berdasarkan kemampuan keuangan yang tersedia. Kendati demikian, pemerintah tetap memastikan pemenuhan belanja wajib, seperti alokasi pendidikan minimal 20 persen, kesehatan, serta dana kelurahan.
“Yang menjadi perhatian kami bukan hanya besar kecilnya APBD, tetapi bagaimana anggaran itu memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Program prioritas tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Selain itu, Neni mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim telah menyampaikan tidak lagi mengalokasikan Bankeu kepada kabupaten dan kota pada 2027. Kebijakan tersebut dipastikan membuat postur APBD Bontang tidak mengalami tambahan pendapatan seperti tahun-tahun sebelumnya.
Ia berharap masih ada peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat untuk membantu menjaga kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, jika hanya mengandalkan Dana Bagi Hasil (DBH), kenaikan pendapatan diperkirakan tidak akan signifikan.
“Kami berharap ada peningkatan DAU. Kalau hanya DBH, besarannya diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya,” tutupnya.
