BONTANG – Ditengah maraknya pertumbuhan perusahaan yang berdiri di Kalimantan Timur, termasuk kota Bontang, persoalan tata letak perusahaan kembali menjadi sorotan.
Dewan Penasihat Kepatihan Adat Besar Kutai Kalimantan Timur, Awang Yacoub Luthman, menilai keberadaan perusahaan harus dapat berdiri diatas etika adat yang ada Kalimantan Timur, khususnya kota Bontang.
“Tolong kepentingan perusahaan itu terletak pada etika adat,” ujarnya, Jumat (11/9/2026).
Ia menyebut keberadaannya tersebut harus mampu menyesuaikan dengan nilai dan adat yang telah lama hidup ditengah masyarakat. Selain itu, Ia juga berharap agar perusahaan dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan lembaga adat yang ada di daerah.
Menanggapi hal itu, Wali kota Bontang, Neni Moerniaeni mengatakan perusahaan yang beroperasi selama ini di kota Bontang selalu mengikuti tata letak dan etika adat, termasuk menghargai kawasan buffer zone.
“insyaallah selama ini kalau di Bontang, terutama perusahaan besar kita ada PKT dan semuanya wilayah-wilayah buffer zone itu selalu menjadi perhatian dan komitmen termasuk TJSL-nya,” ujarnya.
Dirinya menilai bahwa perhatian perusahaan terhadap masyarakat sekitar operasional merupakan bagian penting yang harus diperhatikan demi kelanjutan investasi.
Ia menegaskan kontribusi perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perlu untuk diarahkan agar masyarakat yang berada di sekitar wilayah industri dapat menerima manfaatnya.
“Kemarin kita juga ada forum TJSL seperti Kalimantan Timur, saya sudah pesankan untuk wilayah buffer zone, seperti di Guntung itu ada masyarakat Kutai di sana, tolong menjadi perhatian,” katanya
Neni berharap keberadaan forum TJSL tersebut dapat terus mengingat perusahaan agar perusahaan dapat memperhatikan etika adat dan berkontribusi terhadap masyarakat dan kelembagaan adat yang ada di Bontang.
“Insyaallah forum ini yang selalu mengingatkan atau mengedepankan etika dan lain sebagainya, dan di Bontang ini kondusif-kondusif saja tidak ada masalah,” pungkasnya.
