BONTANG – Antrean Pertalite yang mengular hingga malam hari di sejumlah SPBU Kota Bontang tak hanya berdampak pada kelancaran pengisian BBM, tetapi juga mulai memicu persoalan sosial di lingkungan sekitar SPBU.
Memasuki hari kelima, antrean kendaraan roda empat masih terjadi. Kondisi ini bahkan disebut telah memunculkan gesekan antara warga dengan pengendara yang memarkir kendaraan di depan rumah maupun tempat usaha di sekitar SPBU.
Persoalan tersebut menjadi salah satu sorotan Wakil Komisi B DPRD Bontang, Winardi, dalam rapat evaluasi BBM bersama Pemkot Bontang dan Pertamina di Ruang PTSP Bontang, Jumat (28/8/2026).
Menurut Winardi, antrean panjang tidak semestinya dibiarkan berlarut karena mulai mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar SPBU.
“Antrean kendaraan sampai malam hari tentu saja menyebabkan polemik baru. Warga sempat berkelahi dengan para pemilik kendaraan yang memarkir mobilnya di depan rumah atau tempat usaha sekitar SPBU,” ujarnya.
Di sisi lain, tingginya permintaan Pertalite disebut turut dipengaruhi oleh selisih harga yang cukup besar dengan Pertamax. Saat ini, Pertalite dibanderol Rp10.000 per liter, sedangkan Pertamax mencapai Rp15.950 per liter.
Perwakilan SPBU, Jupri, menyebut kondisi tersebut membuat sebagian konsumen beralih ke Pertalite. Terlebih, distribusi Pertalite ke sejumlah SPBU juga mengalami kendala.
“Perbedaan yang besar inilah yang membuat banyak beralih ke Pertalite, karena penjualan Pertamax juga menurun. Apalagi, kemarin SPBU Tanjung Laut tidak dikirimkan Pertalite karena kena sanksi,” jelasnya.
Winardi juga menyayangkan ketidakhadiran pihak manajemen Pertamina dalam rapat evaluasi tersebut. Ia menilai persoalan antrean BBM sudah seharusnya mendapat penanganan serius karena rapat tersebut bukan kali pertama digelar.
“Saya juga menyayangkan, manager Pertamina enggak hadir hari ini, padahal ini sudah rapat ketiga, bahkan nomor jurnalis diblokir saat minta keterangan,” terangnya.
