BONTANG — Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penanggulangan Banjir Komisi III bersama Tim Asistensi Selasa,(30/08/2022) di DPRD Bontang berjalan alot.
Pasalnya permintaan Komisi III terkait 10 persen dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) selama satu periode belum juga di setujui tim Asistensi.
Secara panjang lebar, wakil ketua komisi III DPRD Bontang, Abdul Malik menjelaskan bagaimana terkait Ranperda penanggulangan banjir tersebut penting bagi masyarakat Bontang.
” Kita tahu hampir sepertiga Kota Bontang telah terena dampak dari banjir, karena itu saya berharap sudah cukup membahas Raperda ini kalau kita hanya diskusi-diskusi saja ini tidak akan selesai, pastikan pertemuan ini kaitan dengan infrastruktur banjir .Rapat ini tidak perlu merembet kemana – mana yang penting kita sepakat dulu,” beber Abdul Malik panjang lebar.
Karena itu, lanjut Abdul Malik rapat pembahasan seharusnya menyepakati angka 10 persen dari APBD dengan pola yang diajukan dewan 2 persen setiap tahunnya selama 5 tahun hingga tercapai angka 10 persen itu.
Kasubbid data, penelitian dan pengembangan Bapelitbang Kota Bontang, Noni Agetha tak memberi jawaban memuaskan malah hanya memperlambat kemungkinan Ranperda ini dibahas. menyebutkan pihaknya akan berdiskusi terkait mekanismenya kedepan akan seperti apa dengan substansi terkait 10 persen yang menggunakan anggaran APBD.
“Nanti akan kami sampaikan juga dulu ke Bu Sekda sebelum dimuat dalam perda karena harapannya perda ini bisa digunakan bukan hanya 5 tahun saja tapi bisa dipakai seterusnya,” ujarnya.
Abdul Malik pun dengan kesal meminta tim asistensi menghadirkan Sekda dan Kadis terkait pada rapat mendatang agar ada keputusan yang jelas. (#)
