KOSAKATA.CO—– Meskipun mendapatkan apresiasi dari masyarakat sebagai upaya pemerintah dalam memberikan sertifikat tanah secara gratis melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu, menilai bahwa program ini belum berjalan optimal di wilayahnya.
Demmu mengungkapkan bahwa banyak masyarakat di Kalimantan Timur mengalami kesulitan dalam mengurus sertifikat tanah melalui PTSL karena lahan mereka sudah terkena Izin Hak Guna Usaha (HGU). Ini menyebabkan mereka tidak dapat memanfaatkan program sertifikat gratis yang seharusnya meminimalisir potensi konflik atau perselisihan.
“Sudah banyak kasus di Kaltim ini, lahan masyarakat yang diurus sertifikatnya melalui program PTSL ternyata telah ada HGU di atasnya. Inilah penyebab masyarakat tidak bisa mendapatkan sertifikat gratis,” kata Demmu.
Demmu menekankan bahwa program PTSL sebenarnya dirancang untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat tanpa biaya. Namun, jika lahan yang dimiliki masyarakat sudah memiliki HGU, pelaksanaan program PTSL menjadi tidak mungkin.
“Jika tanah masyarakat sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU), tidak dapat diintervensi lebih lanjut. Hal ini seringkali memicu protes dan konflik di kalangan masyarakat yang merasa mengalami kerugian,” kata dia.
Ketua Komisi I juga mengungkapkan fakta khawatir terkait PTSL, di mana lahan yang sudah mendapatkan sertifikat melalui program tersebut dapat tumpang tindih dengan HGU.
“Terkadang, tanah milik masyarakat yang sudah disertifikat melalui program PTSL malah dapat terkena Hak Guna Usaha (HGU). Hal ini tentu saja sangat mengkhawatirkan dan dianggap tidak adil oleh masyarakat,” demikian tutupnya.
