Bontang — Untuk menghindari kesalahan dalam proses pendaftaran bisnis di sistem Online Single Submission (OSS), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang merekomendasikan agar pelaku usaha berkonsultasi terlebih dahulu sebelum menetapkan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Febtri Manik, Koordinator Perizinan di DPM-PTSP Bontang, menjelaskan bahwa banyak pelaku usaha—khususnya sektor usaha kecil dan menengah—sering keliru saat memilih kode KBLI yang sesuai. Ini biasanya terjadi setelah mereka membuat akta perusahaan dan memperoleh Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), di mana kode KBLI sudah tertera. Kesalahan dalam memilih kode KBLI dapat menyulitkan proses sinkronisasi data di OSS.
“Konsultasi sebelum menentukan KBLI sangat penting agar kode yang dipilih sesuai dengan jenis usaha. Hal ini akan mencegah masalah di kemudian hari saat data dimasukkan ke OSS,” ujar Febtri di kantornya, belum lama ini.
Dia menambahkan bahwa jika kode yang sudah dicantumkan dalam akta dan SK Kemenkumham tidak sinkron dengan OSS, pelaku usaha harus melakukan perubahan pada dokumen tersebut—proses yang tentunya memakan waktu dan biaya.
Febtri juga menekankan pentingnya konsultasi agar pelaku usaha dapat memilih kode yang paling relevan dengan aktivitas bisnis mereka. “Di DPM-PTSP Bontang, kami siap memberikan konsultasi langsung terkait hal ini agar tidak ada kendala ke depannya,” tuturnya.
Sebagai informasi, KBLI adalah sistem klasifikasi yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memudahkan pelaku usaha dalam memilih kategori bidang usaha. Peraturan terbaru, yang diterbitkan pada September 2020 melalui Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020, memperkenalkan tambahan 216 kode KBLI, sehingga totalnya kini menjadi 1.790 kode.
KBLI bertujuan mengelompokkan berbagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa di Indonesia, sekaligus membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih terarah. Pelaku usaha diharapkan menggunakan panduan ini agar lebih mudah mengurus perizinan sesuai dengan jenis kegiatan bisnis yang mereka jalankan.
