SAMARINDA – Ribuan driver ojek online di Samarinda yang tergabung dalam Gabungan Mitra Cakrawala (GMC) mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka kembali kantor operasional Maxim di kawasan Perumahan Citraland, Jalan DI Pandjaitan, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda.
Aksi unjuk rasa besar-besaran berlangsung di depan Kantor Gubernur Kaltim, Senin (4/8/2025). Para pengemudi menilai penutupan kantor Maxim sejak Kamis (31/7/2025) lalu tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan telah merugikan ribuan mitra.
Driver Tuntut Keadilan
Koordinator Aksi, Tajuddin Ayuc, menyebut kebijakan penutupan tersebut memberangus mata pencaharian para driver.
“Kami ingin keadilan, bukan pembungkaman. Kalau memang ada pelanggaran, tunjukkan secara hukum, bukan asal tutup,” tegasnya di hadapan massa.
Tajuddin juga menyoroti Surat Keputusan (SK) Gubernur yang selama ini dijadikan dasar penutupan kantor Maxim. Menurutnya, SK tersebut tidak secara eksplisit memuat sanksi, justru menimbulkan kebingungan di kalangan mitra pengemudi.
“Ribuan driver kehilangan penghasilan karena kebijakan yang tidak jelas ini. Kami akan terus kawal agar hak-hak kami tetap dilindungi,” tambahnya.
Respons Pemerintah Daerah
Tekanan dari aksi yang diikuti lebih dari 2.000 peserta itu akhirnya mendapat respons dari Pemprov Kaltim. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kaltim, Edwin Noviansyah Rachim, memastikan kantor Maxim kembali diizinkan beroperasi.
“Kami sudah berdialog dengan perwakilan Maxim. Mereka telah menandatangani surat pernyataan untuk menyesuaikan operasional dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, kantor Maxim kami izinkan kembali beroperasi,” jelas Edwin.
Meski begitu, Edwin menegaskan pengawasan akan diperketat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi daerah. Pemerintah berharap ke depan tidak ada lagi polemik antara aplikator dan regulator.
Siap Berdialog Soal Tarif
Sementara itu, Tajuddin memastikan para driver tetap terbuka untuk berdialog, termasuk mengenai penyesuaian tarif yang selama ini menjadi sumber ketegangan.
“Kami siap mengajukan penyesuaian tarif ke manajemen Maxim dan berdiskusi dengan pemerintah daerah. Yang penting, jangan sampai kebijakan apapun mematikan lapangan kerja kami,” ujarnya.
