SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kaltim) menggelar Sidang Paripurna penyampaian hasil reses anggota dewan dari masing-masing daerah pemilihan (Dapil) di Gedung B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Senin (4/8/2025).
Dalam laporannya, Fraksi Golkar berhasil menghimpun 515 aspirasi masyarakat dari 168 titik pertemuan yang tersebar di 74 desa/kelurahan dan 49 kecamatan di delapan kabupaten/kota se-Kaltim.
Infrastruktur Jadi Keluhan Utama
Juru bicara Fraksi Golkar, Apansyah, menegaskan bahwa persoalan infrastruktur, khususnya jalan, masih menjadi kebutuhan utama masyarakat.
“Pada bidang infrastruktur ini masih menjadi masukan terbanyak dari masyarakat Kaltim, baik di perkotaan maupun pedesaan,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat banyak meminta perbaikan jalan poros, pengaspalan jalan lingkungan, pembangunan jembatan, semenisasi, hingga akses jalan menuju kawasan utama. Selain itu, aspirasi juga mencakup kebutuhan normalisasi anak sungai, penurapan di daerah rawan longsor, serta penguatan tebing di pinggiran pantai untuk mencegah abrasi.
“Pembangunan drainase dan gorong-gorong untuk mengatasi persoalan banjir juga masih banyak diminta warga,” tambahnya.
Aspirasi Lain: Dermaga, Kelistrikan, dan Air Bersih
Tak hanya soal jalan, Fraksi Golkar juga mencatat aspirasi lain terkait pembangunan dermaga umum serta penanganan abrasi pantai di Pulau Derawan, Payung-Payung, dan Teluk Harapan Maratua.
Sementara itu, kelistrikan dan penerangan jalan juga menjadi perhatian. Warga menilai perlu adanya peningkatan lampu jalan utama serta pembangunan jaringan listrik, baik melalui PLN maupun sistem solar cell, khususnya di desa-desa pedalaman dan pesisir yang masih belum teraliri listrik.
Bidang air bersih turut menjadi sorotan. Meski pada 2024 akses air minum layak di Kaltim sudah mencapai 89,11 persen, masih banyak masyarakat mengeluhkan buruknya layanan Perumdam.
“Banyak masyarakat yang masuk dalam status waiting list untuk mendapatkan sambungan pelanggan air Perumdam. Keluhan lain adalah kualitas air yang keruh dan distribusi yang tidak lancar,” ungkap Apansyah.
Desakan ke Perumdam
Melihat kondisi ini, DPRD Kaltim meminta Perumdam meningkatkan pelayanan distribusi air bersih serta mencari sumber air baku baru untuk mengantisipasi berkurangnya kapasitas di beberapa daerah.
“Sebagai alternatif, masyarakat juga membutuhkan bantuan pembuatan sumur bor dan bak penampungan air atau tandon,” pungkasnya.
