BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyoroti pentingnya validasi data dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), khususnya bagi penyandang disabilitas, agar tepat sasaran dan tidak mengalami keterlambatan.
Hal ini disampaikan usai dirinya melakukan peninjauan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Daerah di RT 18, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Senin (4/5/2026), di mana ditemukan adanya penerima manfaat yang belum memperoleh bantuan pendidikan disabilitas.
Dalam kunjungan tersebut, ia mendapati seorang anak penyandang disabilitas, anak dari Noor Saibah, belum menerima bantuan rutin sebesar Rp300 ribu per bulan yang seharusnya digunakan untuk menunjang kebutuhan sekolah.
Menanggapi hal itu, Neni langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat (DSPM), Toetoek Pribadi Ekowati, guna memastikan penyebab keterlambatan.
Ia menilai, proses administrasi seperti verifikasi data memang penting, namun tidak boleh menghambat penyaluran bantuan kepada kelompok yang membutuhkan.
“Proses verifikasi memang diperlukan, tetapi harus dipastikan tidak menghambat hak penerima, apalagi bagi anak disabilitas yang sangat membutuhkan dukungan tersebut,” ujarnya.
Meski demikian, Neni meminta agar proses validasi tersebut dapat dipercepat dan tidak berlarut-larut. Ia menegaskan bahwa bantuan pendidikan bagi anak disabilitas harus menjadi prioritas utama.
“Perbaikan data harus segera diselesaikan, sehingga penyaluran bantuan bisa berjalan lancar dan tepat waktu,” pungkasnya.
Sementara itu, Toetoek menjelaskan bahwa keterlambatan terjadi karena adanya proses pencocokan ulang data penerima. Menurutnya, terdapat sejumlah data yang tidak sesuai dengan kriteria sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak salah distribusi.
“Penyesuaian data dilakukan untuk memastikan bantuan diberikan kepada penerima yang sesuai kriteria, sehingga program bisa lebih tepat sasaran,” jelasnya.
