BONTANG – Investasi pemerintah sebesar Rp17,5 miliar untuk pembangunan lanjutan Lapangan HOP I di Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, dituntut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. DPRD Kota Bontang menilai keberhasilan proyek tidak cukup diukur dari progres pembangunan fisik, tetapi juga dari kesiapan fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi pelaku UMKM.
Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Alfin Rausan Fikry, meminta pemerintah memastikan tenan UMKM yang dibangun di kawasan tersebut dapat langsung dimanfaatkan setelah pekerjaan selesai.
Menurutnya, fasilitas dasar seperti listrik dan air harus menjadi perhatian sejak pembangunan memasuki tahap akhir. Jangan sampai bangunan yang telah menghabiskan anggaran besar justru belum dapat digunakan karena persoalan fasilitas penunjang.
“Nanti kan ada tenan untuk UMKM di Lapangan HOP I itu, saya mau di situ fasilitasnya lengkap seperti air dan listrik, karena kalau tidak lengkap tentu bisa menjadi buah pembicaraan masyarakat,” ujarnya saat di konfirmasi,
Alfin juga mendorong OPD terkait untuk tidak menunggu proyek benar-benar selesai baru mempersiapkan proses pengisian tenan. Koordinasi sejak dini dinilai penting agar fasilitas tersebut segera produktif dan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Saya minta kalau progres tenan sudah mau selesai, OPD terkait segera komunikasi dan pastikan tenannya segera diisi,” tegasnya.
Bagi Alfin, besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah harus berbanding lurus dengan manfaat yang dihasilkan. Pembangunan infrastruktur, kata dia, seharusnya tidak berhenti pada tercapainya target fisik, tetapi dilanjutkan dengan memastikan fasilitas benar-benar hidup dan digunakan masyarakat.
Pengawasan terhadap pembangunan Lapangan HOP I pun akan kembali dilakukan DPRD. Alfin menyebut pihaknya berencana melakukan inspeksi mendadak pada Oktober 2026 untuk melihat perkembangan pekerjaan di lapangan.
“Oktober nanti akan kita pastikan lagi progresnya,” katanya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Bontang telah menyiapkan skema pengelolaan setelah pembangunan tenan UMKM rampung. Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang, Robysai Manassa Malisa, mengatakan tenan nantinya akan diserahkan kepada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar).
Selanjutnya, Dispopar akan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Disperindagkop) untuk proses pengisian dan pemanfaatan tenan.
“Begitu tenan UMKM jadi, nanti akan kami serahkan ke Dispopar dan mereka akan berkoordinasi dengan Disperindagkop,” jelas Robysai.
Untuk progres pembangunan, pekerjaan lanjutan Lapangan HOP I ditargetkan mencapai sekitar 65 persen pada Oktober 2026.
“Kami usahakan Oktober progresnya 65 persen untuk seluruh pengerjaan di Lapangan HOP ini,” ujarnya.
Dengan anggaran Rp17,5 miliar, pembangunan Lapangan HOP I diharapkan tidak sekadar menghasilkan infrastruktur baru. Pemerintah juga dituntut memastikan fasilitas tersebut segera berfungsi dan mampu menjadi ruang yang produktif bagi masyarakat serta pelaku UMKM di Bontang.
