BONTANG — Pemberlakuan tarif parkir baru di Bontang City Mall (BCM) sejak 1 Agustus 2026 mendorong DPRD Kota Bontang meminta adanya evaluasi terhadap penerimaan dari sektor tersebut.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, mengatakan evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah kenaikan tarif parkir turut memberikan dampak terhadap pendapatan daerah.
Selama ini, potensi penerimaan parkir BCM diperkirakan berada di angka Rp350 juta per tahun. Sementara realisasi penerimaan pada tahun sebelumnya hanya sekitar Rp250 juta.
Rustam menilai perbedaan tersebut perlu dicermati pemerintah. Apalagi, dalam skema pengelolaan parkir, pemerintah daerah mendapatkan 80 persen dari penerimaan, sedangkan 20 persen menjadi bagian pengelola.
“Jangan hanya tarifnya yang kita lihat naik. Yang harus dipastikan juga adalah penerimaan pemerintah ikut bertambah dan sesuai dengan kondisi parkir yang sebenarnya,” ujar Rustam, Kamis (20/8/2026).
Menurutnya, pemerintah harus memiliki data yang dapat menunjukkan secara rinci aktivitas parkir di BCM. Data itu meliputi jumlah kendaraan, transaksi parkir, durasi kendaraan berada di lokasi, hingga jumlah uang yang diterima.
“Kalau datanya lengkap, kita bisa tahu berapa kendaraan yang masuk setiap hari dan berapa penerimaan yang seharusnya diperoleh. Dari situ juga bisa dicek apakah bagian 80 persen untuk daerah sudah sesuai,” jelasnya.
Saat ini, tarif parkir BCM diterapkan secara progresif berdasarkan jenis kendaraan dan lama parkir.
Sepeda motor dikenakan Rp3.000 untuk satu jam pertama, kemudian Rp1.000 untuk setiap dua jam berikutnya. Untuk mobil, tarifnya Rp5.000 pada satu jam pertama dan Rp2.000 untuk setiap dua jam berikutnya.
Adapun kendaraan box dikenakan Rp7.000 pada satu jam pertama dengan tambahan Rp3.000 setiap dua jam. Truk dikenakan Rp10.000 pada jam pertama dan tambahan Rp4.000. Sementara kendaraan kontainer dikenakan Rp15.000 pada jam pertama dengan tambahan Rp5.000 setiap dua jam.
Rustam menilai perubahan tarif harus dibarengi dengan pengawasan yang lebih kuat. Sebab, kenaikan tarif tanpa pencatatan transaksi yang akurat akan menyulitkan pemerintah dalam mengukur dampaknya terhadap pendapatan daerah.
“Setelah tarif baru berjalan, penerimaannya perlu dibandingkan dengan kondisi sebelum kenaikan. Dari sana akan terlihat apakah kebijakan ini memang efektif atau masih ada yang perlu dibenahi,” katanya.
Ia berharap evaluasi tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola parkir di BCM, sekaligus memastikan potensi pendapatan daerah dapat terserap secara optimal.
“Intinya, kita ingin pengelolaannya transparan. Masyarakat membayar sesuai tarif, pengelola mendapatkan haknya, dan pemerintah daerah juga menerima bagian sesuai yang semestinya,” pungkas Rustam.
