BONTANG – Pemerintah Kota Bontang menyampaikan proyeksi belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2027 dengan rencana sebesar Rp.2,3 triliun lebih.
Rencana itu disampaikan oleh Wali kota Bontang, Neni Moerniaeni dalam dalam rapat Paripurna terkait penyampaian nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kota Bontang tentang APBD tahun anggaran 2027, digelar di rumah jabatan Wali Kota Bontang, Sabtu (12/9/2026).
Menurut Neni, proyeksi itu meliputi belanja operasi sebesar Rp.1,554 triliun lebih atau 77,61 persen, belanja modal senilai Rp.442,588 milyar lebih atau 22,09 persen, dan belanja tidak terduga dengan nominal Rp.6 milyar atau 0,30 persen.
Sementara pada sisi penerimaan pembiayaan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 50 milyar. Anggaran itu bersumber dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya.
“Pada tahun anggaran 2027 tidak direncanakan pengeluaran pembiayaan dan tidak terdapat pula pembiayaan yang bersumber dari pinjaman daerah,” ujarnya.
Menurutnya, meskipun anggaran kota Bontang tidak seperti sebelumnya. Namun, pemerintah kota Bontang akan terus berupaya untuk memperluas sumber pendanaan pembangunan bagi kota Bontang.
“Kami tidak ingin keterbatasan fiskal dimaknai sebagai Keterbatasan upyah,” katanya.
Ia menyebut bahwa upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kementerian dan kelembagaan untuk memperoleh dukungan tambahan.
“Baik itu dana alokasi khusus fisik maupun nonfisik, hibah pemerintah pusat, bantuan keuangan provinsi, dana apreasiasi atas capaian kerja, maupun sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ucapnya.
Selain pendanaan yang masuk dalam struktur APBD, pemerintah kota juga akan terus memperjuangkan agar program dan kegiatan kementerian dan lembaga dapat dilaksanakan secara langsung di kota Bontang.
Lebih lanjut, Neni menyebut progam pemerintah pusat yang dilaksanakan baik langsung maupun tidak langsung tetap akan tercatat sebagai pendapatan dan belanja APBD kota Bontang.
“Itu tetap merupakan tambahan dukungan pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekaligus mengurangi tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah,” pungkasnya.
