BONTANG – Wali kota Bontang, Neni Moerniaeni beberkan proyeksi pendataan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 yang mencapai angka sebesar Rp.1,9 triliun lebih.
Angka tersebut disampaikan dalam rapat Paripurna terkait penyampaian nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kota Bontang tentang APBD tahun anggaran 2027, digelar di rumah jabatan Wali Kota Bontang, Sabtu (12/9/2026).
Menurut Neni, pendapatan tersebut meliputi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan besaran Rp.390 milyar lebih atau 19,97 persen dari total PAD, pendapatan transfer Rp.1,534 triliun lebih atau 78,55 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan nominal Rp.28,800 milyar lebih atau 1,47 persen.
Ia menilai dengan struktur tersebut menunjukkan bahwa dana transfer sebagai penopang utama dalam pendanaan pendapatan daerah kota Bontang.
“Artinya, kemampuan fiskal daerah kota Bontang masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan transfer dari pusat dan pemerintah provinsi,” ujarnya.
Orang nomor satu Bontang itu, menyebut bahwa kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah kota Bontang dalam menyusun pengelolaan keuangan daerah ke depannya.
Lebih lanjut, dirinya mengatakan pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan PAD melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya peningkatan tata kelola, pemutakhiran data, penguatan digitalisasi pelayanan, dan optimalisasi potensi tanpa membebani masyarakat serta dunia usaha.
“pemerintah akan terus memperkuat PAD melalui peningkatan tata kelola pemutakhiran data, digitalisasi pelayanan, dan optimalisasi potensi yang ada tanpa membebani masyarakat serta dunia usaha secara berlebihan,” pungkasnya.
