Bontang – Dengan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bontang yang baru mencapai 52 persen, Komisi C DPRD Kota Bontang menegaskan urgensi untuk mempercepat serapan anggaran.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi C, Alfin Rausyan Fikri, dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas PUPR Bontang pada Senin (21/10/2024) pagi.
Alfin mengungkapkan, bahwa sekitar Rp500 miliar dari keseluruhan anggaran masih belum terserap. Ia mendesak pihak dinas untuk segera mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat proses tersebut. Menurutnya, persoalan lahan menjadi salah satu faktor signifikan yang menghambat pelaksanaan proyek.
“Masalah lahan adalah tantangan yang harus diatasi. Keputusan yang hati-hati sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan pembangunan,” ungkap Alfin.
Di tengah potensi cuaca yang dapat mengganggu pekerjaan konstruksi di akhir tahun, Alfin menekankan pentingnya memanfaatkan waktu dengan bijak. “Jika cuaca mendukung, kita harus segera meningkatkan progres pekerjaan agar serapan anggaran dapat maksimal,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Komisi C berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap proyek-proyek yang berjalan lambat, termasuk Jalan Tembus dan Jalan Suryanata.
Alfin menekankan bahwa sidak ini bertujuan untuk memastikan semua proyek dapat diselesaikan tepat waktu.
Dorongan dari Komisi C diharapkan dapat mendorong Dinas PUPR untuk meningkatkan realisasi anggaran dan menyelesaikan proyek demi kesejahteraan masyarakat Bontang.
