Bontang – Anggota Komisi C DPRD Kota Bontang, Joni Alla’ Padang, menyerukan tindakan cepat dari pemerintah terkait pembangunan infrastruktur, khususnya di Jalan Gotong Royong, Kelurahan Belimbing, Bontang Barat yang dianggap wilayah tertinggal.
Dalam rapat perdana dengan Dinas PUPR, Joni menyampaikan kekhawatirannya atas lambatnya realisasi proyek infrastruktur yang menjadi janji politik pemerintah.
Joni mengungkapkan bahwa dari total panjang jalan utama 1.200 meter, hanya 400 meter yang telah terealisasi pada tahun lalu, dan tidak ada kemajuan signifikan di tahun ini.
“Dengan anggaran yang tersedia, sangat mengecewakan melihat proyek ini terhambat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa prioritas pembangunan harus difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses jalan dan air bersih, bukan proyek yang tidak seimbang.
“Di jalan Gotong royong itu masyarakat harus keluarkan duit sekitar Rp 70 ribu per pekan untuk air tandon. Padahal itu kebutuhan dasar yang harusnya penuhi oleh Pemerintah,” sebutnya
Joni mengkritik penggunaan anggaran yang besar untuk pembangunan fasilitas seperti lapangan tenis, sementara infrastruktur di daerah tertinggal masih memerlukan perhatian serius.
“Keadilan sosial harus menjadi fokus dalam setiap program pembangunan. Kami ingin memastikan bahwa semua masyarakat merasakan manfaat dari proyek infrastruktur,” tegasnya.
Joni berkomitmen untuk mengawasi dan memperjuangkan realisasi anggaran agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Komisi C DPRD Bontang berencana untuk terus menjalin komunikasi dengan Dinas PUPR guna memastikan proyek-proyek infrastruktur, terutama di daerah tertinggal, dapat dilaksanakan dengan baik. “Kami akan terus mengawal pembangunan yang merata demi kesejahteraan masyarakat Bontang,” tutup Joni.
