BONTANG — Pemerintah Kota Bontang diminta tidak hanya mengawasi ketersediaan LPG 3 kilogram, tetapi juga memastikan gas bersubsidi tersebut berakhir di tangan warga yang memang berhak.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menilai perluasan jaringan gas (jargas) menjadi salah satu alasan pola penggunaan LPG 3 kilogram di Bontang perlu dievaluasi. Sebanyak 11.500 sambungan jargas baru telah terpasang dan dilengkapi kompor.
“Dengan adanya tambahan 11.500 jargas yang sudah lengkap dengan kompor, sebenarnya penggunaan LPG 3 kilogram bisa berkurang. Soal kelangkaan, saya belum bisa memastikan. Tapi yang jelas, pengawasannya harus diperketat,” kata Rustam saat dikonfirmasi, Kamis (20/8/2026).
Ia mengatakan, keberadaan LPG 3 kilogram tetap tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku usaha kecil. Pedagang makanan, pelaku UMKM, serta penjual yang menggunakan gerobak masih mengandalkan gas tersebut untuk menjalankan usaha.
Karena itu, distribusi gas melon menurutnya harus benar-benar mengikuti peruntukan. LPG subsidi jangan sampai digunakan secara berlebihan oleh pihak yang tidak berhak, apalagi diperdagangkan kembali untuk mencari keuntungan.
“Yang paling membutuhkan itu masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Kalau untuk pedagang yang berjualan keliling, tentu masih diperlukan karena mereka belum tentu bisa menggunakan jargas,” ujarnya.
Rustam berpandangan, seiring bertambahnya jaringan gas di Bontang, LPG 3 kilogram nantinya dapat lebih banyak berperan sebagai energi cadangan.
“Ke depan, saya melihat gas melon ini lebih sebagai cadangan, terutama untuk pedagang yang menggunakan gerobak dan berpindah-pindah tempat,” tuturnya.
Tambahan kuota LPG 3 kilogram pada tahun ini juga dinilai dapat menjadi pijakan pemerintah dalam menghitung kebutuhan tahun berikutnya. Namun, perhitungan tersebut harus ditopang data distribusi yang jelas.
“Tambahan kuota tahun ini harus kita lihat dan evaluasi. Dari situ pemerintah bisa mengetahui sebenarnya kebutuhan Bontang berapa. Karena itu, penyalurannya harus dicatat dan diawasi dengan baik,” kata Rustam.
Ia juga melihat Bontang memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai kota berbasis gas. Menurutnya, potensi tersebut harus diikuti dengan tata kelola energi yang baik agar keberadaan sumber daya gas tidak hanya menjadi identitas daerah, tetapi juga memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
“Semoga kedepannya, Bontang bisa menjadi kota gas,” ucapnya.
Selain persoalan distribusi, edukasi kepada masyarakat juga dianggap penting. Warga perlu memahami bahwa LPG 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang memiliki sasaran pengguna tertentu, sementara masyarakat yang tidak masuk kategori penerima subsidi dapat menggunakan LPG nonsubsidi.
Rustam berharap pengawasan nantinya tidak berhenti pada agen dan pangkalan. Konsumen sebagai pengguna akhir juga perlu menjadi bagian dari pengawasan sehingga alur distribusi dapat terlihat lebih jelas.
“Jangan hanya agen dan pangkalan yang diawasi. Pengguna akhirnya juga harus diperhatikan. Jangan sampai gas subsidi ini justru dinikmati mereka yang sebenarnya tidak berhak,” pungkasnya.
