Wakil Ketua DPRD Bontang Junaidi mengeluhkan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sejak 3 September 2022 lalu. Pasalnya 80 persen konstituen di wilayahnya adalah nelayan yang terdampak langsung dengan kenaikan BBM tersebut.
“Di wilayah saya itu hampir 80 persen mereka berprofesi sebagai nelayan, tentu kebijakan ini pasti sangat dirasakan kita semua. Khususnya masyarakat kecil,” ujar Junaidi, dalam ruang rapat paripurna DPRD Bontang, Senin (12/9/2022).
Menurutnya, kenaikan BBM ini sangat membebani masyarakat, termasuk dirinya sebagai wakil rakyat. Apalagi kenaikan tersebut juga berimbas pada kenaikan harga bahan pokok.
Bahkan beberapa waktu lalu ada banyak warga yang datang dan minta dirinya untuk menyampaikan aspirasinya ke DPRD dan disampaikan ke pusat melalui partai saya (PKB).
Ia pun secara tegas menolak kenaikan BBM tersebut, dan meminta pemerintah untuk tidak lepas tangan terkait persoalan ini dan segera mencari solusi agar BBM ini secara spesifik bisa dijangkau oleh masyarakat yang kurang mampu.
“Pemerintah daerah mungkin bisa cepat menindaklanjuti instruksi Menteri Keuangan agar melakukan recofusing anggaran perubahan sebanyak 2 persen untuk membantu teman-teman yang berkonotasi hubungannya dengan kenaikan BBM ini seperti ojek, travel serta UMKM,” timpalnya.
Lebih lanjut, terkait instruksi tersebut Politisi Partai PKB ini menuturkan, akan membahas lebih lanjut terkait peraturan recofusing anggaran 2 persen ini bersama pemerintah daerah agar segera diimplementasikan ke masyarakat.
“Di anggaran perubahan ini akan segera kita bahas bersama pemerintah daerah. Karena harus segera direalisasikan mulai Oktober hingga Desember mendatang, agar inflasi di Bontang tidak tinggi,” tandasnya.
