BONTANG–Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) hanya diterima sebagian Kepala Keluarga (KK) saja di wilayah pesisir.
Hal itu berdasarkan laporan yang diterima Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Amir Tosina dari sejumlah KK yang mendiami Pulau Malahing dan Pesisir Tihi-tihi.
Dikatakan Amir, di Pulau Malahing, hanya sebanyak lima puluh KK dari total seratus KK yang menerima BLT, sementara di Pesisir Tihi-tihi hanya sebanyak 38 KK dari total 78 KK saja yang menerima bantuan tersebut.
Ia mengatakan pemerintah perlu memerhatikan persoalan ini sebab mayoritas penduduk yang mendiami wilayah pesisir tersebut layak mendapatkan bantuan.
“Mereka itu mayoritas berpenghasilan rendah, jadi mereka berhak menerima BLT. Pemerintah perlu memerhatikan ini,” ujarnya, Senin (19/9/2022).
Lebih lanjut, Amir meminta pemerintah terkait segera melakukan pembenahan agar tidak terjadi hal yang serupa.
“Kalau perlu data ini harus diulang, kita evaluasi,” pintanya.
Merespons hal itu, Kepala Dinas Sosisal dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Bahtiar Mabe menerangkan bahwa penyaluran BLT berdasarkan mampu dan tidak mampu.
Ia mengatakan data tersebut diambil dari RT setempat sehingga sejumlah KK yang tidak menerima BLT bisa saja sudah tidak masuk dalam kategori berhak menerima.
“Data ini diambil dari RT lalu diteruskan ke kami (Dinsos-PM) untuk segera ditindak,” terangnya.
Penyaluran BLT ini dilakukan melalui kantor kelurahan sesuai domisili penerima. Adapun BLT ini dilakukan lantaran harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang baru saja naik beberapa hari yang lalu sehingga pemerintah menyediakan bantuan berupa uang tunai tiga ratus ribu dan sembako senilai dua ratus ribu untuk dua bulan ke depan.
