BONTANG—-Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menggelontorkan anggaran senilai Rp.5.5 Miliar untuk pengadaan mobil dinas.
Hal ini disoroti oleh Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Abdul Malik lantaran dinilai tidak etis di tengah masyarakat yang masih berjuang pasca kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Pemerintah seperti tidak memiliki kepekaan dalam sebuah krisis,” katanya, Rabu (5/10/2022).
Ia menyarankan agar pemerintah segera meninjau ulang terkait rencana tersebut. Menurutnya, anggaran yang tidak sedikit itu dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat ketimbang kebutuhan kepala daerah dan wakilnya.
“Kan masyarakat kita saat ini lagi kelimpungan. Mengapa tidak kita arahkan saja anggaran itu untuk mendorong kesejahteraan mereka seperti BLT atau program sosial lainnya,” ujarnya.
Malik mengaku bahwa rencana pengadaan mobil dinas ini sudah ada sebelum kenaikan BBM. Namun, hal tersebut dapat kembali ditinjau dengan melihat pertimbangan yang logis.
“Kebutuhan masyarakat itu bisa jadi pertimbangan, kita evaluasi ulang saja anggaran untuk mobil dinas itu,” terangnya.
