KOSAKATA.CO—– Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim di 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) masih rendah.
Minimnya serapan anggaran tersebut mendapat sorotan dari anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, M. Udin. Ia mengaku prihatin atas persoalan itu.
Menurutnya, komitmen dan loyalitas Kepala Dinas (Kadis) di puluhan OPD ini perlu dipertanyakan. Sebab, Gubernur Kaltim sudah memberikan amanah serta kepercayaan kepada mereka untuk mengelola keuangan daerah sesuai program masing-masing.
Kata dia, hal tersebut menjadi tolak ukur ke-tidak seriusan para Kadis dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sudah diusung. Persoalan ini pun dapat mempengaruhi pelayanan terhadap masyarakat.
Sehingga, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta Pj Gubernur Kaltim, Adam Malik melakukan monitoring dan evaluasi (monev) atas kinerja Kadis-kadis yang menjabat di 23 OPD tersebut.
“Mereka harus intropeksi diri. Kenapa serapan APBD nya rendah, padahal anggaran yang diberikan sesuai dengan program yang sudah dicanangkan. Kalau perlu lakukan rotasi,” tuturnya, Rabu (15/11/2023).
Lebih jauh, ia mengimbau agar setiap OPD tidak menumpuk kegiatan di akhir tahun. Sebab bakal mengakibatkan pengeluaran yang tidak efisien dan efektif, sehingga merugikan rakyat dan negara.
“Dengan ini kami dari Komisi III akan mengawasi kinerja OPD agar anggarannya terserap maksimal. Supaya pelayanan terhadap masyarakat lebih baik lagi,” tegasnya.
