BONTANG – Pemerintah Kota Bontang mendorong percepatan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) yang dinilai belum dimaksimalkan oleh aparatur sipil negara (ASN), khususnya dalam pengelolaan arsip digital.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan bahwa kendala utama dalam transformasi digital bukan terletak pada teknologi, melainkan pola pikir dan kebiasaan kerja birokrasi yang masih bertumpu pada sistem manual.
Ia menyampaikan hal tersebut saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Optimalisasi Aplikasi Srikandi yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) di Hotel Grand Mutiara, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, meskipun aplikasi Srikandi telah mulai diterapkan sejak 2025, penggunaannya masih terbatas pada fungsi dasar, seperti surat-menyurat. Padahal, sistem tersebut dirancang untuk mendukung pengelolaan arsip secara terintegrasi dan efisien.
“Masih ada yang bertahan dengan cara lama. Padahal sistem ini sudah disiapkan untuk mempercepat kerja dan memangkas birokrasi. Tinggal bagaimana kita mau berubah atau tidak,” ujarnya.
Agus Haris menilai, optimalisasi Srikandi menjadi langkah penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Ia pun meminta seluruh perangkat daerah, mulai dari kelurahan hingga OPD, untuk serius beradaptasi dengan sistem digital.
Ia juga menekankan bahwa pengelolaan arsip bukan sekadar administrasi, melainkan bagian penting dalam mendukung pengambilan kebijakan. Karena itu, ketertiban dan integrasi data menjadi keharusan di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat.
“Kalau data tidak tertib, kebijakan juga bisa keliru. Maka arsip harus dikelola dengan baik dan terintegrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang, Retno Febriaryanti, menyebut kegiatan sosialisasi ini difokuskan untuk meningkatkan kapasitas operator Srikandi, khususnya di tingkat kelurahan dan sekolah.
Ia menjelaskan, sebanyak 104 peserta yang terdiri dari pengelola arsip dan admin Srikandi mengikuti kegiatan tersebut. Selain mendapatkan materi dari narasumber Arsip Nasional Republik Indonesia, peserta juga dibekali praktik langsung penggunaan aplikasi.
Dengan optimalisasi tersebut, diharapkan seluruh perangkat daerah di Bontang dapat beralih sepenuhnya ke sistem digital, sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien dan pelayanan publik semakin responsif.
“Selama ini memang baru digunakan untuk surat-menyurat. Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong pemanfaatan yang lebih menyeluruh, termasuk pengelolaan arsip elektronik sesuai standar,” jelasnya.
