BONTANG – DPRD Kota Bontang menegaskan kebijakan di bidang kepemudaan harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata yang dihadapi organisasi pemuda, sehingga tidak hanya menjadi aturan administratif, tetapi mampu memberikan dampak langsung terhadap pengembangan generasi muda.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, mengatakan setiap organisasi kepemudaan memiliki tantangan yang berbeda dalam menjalankan program pembinaan. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan perlu memperhatikan berbagai aspirasi yang berkembang di lapangan agar implementasinya benar-benar tepat sasaran.
Menurutnya, organisasi kepemudaan merupakan mitra strategis pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Berbagai kegiatan yang dijalankan organisasi selama ini dinilai telah memberikan kontribusi dalam membangun karakter, kepemimpinan, hingga kepedulian sosial di kalangan generasi muda.
Rustam menilai pemerintah daerah perlu memberikan perhatian terhadap berbagai kebutuhan yang menunjang keberlangsungan organisasi.
“Dukungan tersebut tidak selalu berbentuk bantuan anggaran, tetapi juga dapat diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan ruang lebih luas bagi organisasi untuk berkembang,” sebutnya, Rabu (15/7/2026).
Ia menjelaskan, regulasi yang sedang disusun diharapkan mampu menjadi landasan dalam memperkuat ekosistem kepemudaan di Kota Bontang. Dengan begitu, organisasi memiliki kepastian dalam menjalankan berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kapasitas pemuda.
Menurutnga, setiap masukan yang disampaikan organisasi menjadi bahan evaluasi penting dalam proses penyusunan kebijakan. Sebab, organisasi kepemudaan merupakan pihak yang memahami secara langsung berbagai kebutuhan dan tantangan di lapangan.
Ia berharap kebijakan yang nantinya diterapkan tidak hanya mengatur peran pemuda secara normatif, tetapi juga mampu menghadirkan solusi atas persoalan yang selama ini dihadapi organisasi dalam menjalankan aktivitasnya.
Lebih lanjut, Rustam menegaskan pembinaan kepemudaan merupakan investasi jangka panjang bagi daerah. Semakin kuat organisasi kepemudaan, maka semakin besar pula peluang lahirnya generasi yang mampu berkontribusi dalam pembangunan Kota Bontang.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan organisasi kepemudaan harus terus diperkuat agar setiap kebijakan yang lahir benar-benar memberikan manfaat bagi perkembangan pemuda.
“DPRD ingin memastikan setiap kebijakan tentang kepemudaan tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan organisasi dan mampu mendorong lahirnya generasi muda yang produktif, mandiri, dan berdaya saing,” tutup Rustam. (Rae)
