KOSAKATA.CO– Dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat memuk ekonomi masyarakat bawah apalagi setelah sebelumnya sudah dihantam kondisi pandemi. Namun, pemerintah mencoba meminimalisir dampak yang lebih luas dengan mewajibkan setiap daerah menggunakan 2 persen APBD Perubahan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Bontang, Muhammad Irfan dalam kapasitas sebagai legislator menjalankan fungsi pengawasan anggaran berharap pemerintah penyaluran BLT tersebut tidak salah sasaran. Karenanya, perlu ada pendataan kembali masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.
“Data warga yang berhak menerima BLT harus diupdate, diperbarui lagi. Bisa jadi yang sebelumnya dikategorikan miskin, tapi sudah enggak miskin. Kan bisa jadi,” kata Irfan ditemui di Kantor DPRD Bontang, Senin (26/9/2022).
Pemkot diminta fokus memaksimalkan ketepatan data yang akan dipakai. Mengingat, banyak masyarakat yang sebenarnya mampu, justru ikut mengurus bantuan tersebut.
Muhammad Irfan pun menyarankan untuk tidak begitu saja menerima data yang ada tanpa pengecekan di lapanga. Karenanya Irfan meminta agar dinas terkait bersinergi dengan setiap RT yang ada di setiap kelurahan. “Dimanfaatkan itu RT. Karena merekalah yang tahu kondisi warganya secara langsung,” jelasnya.
Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah benar-benar jeli terhadap kondisi penerima BLT yang berkaitan dengan domisili. Pasalnya, banyak masyarakat yang akhirnya tidak bisa menerima bantuan lantaran mengontrak, dan domisili berbeda dengan apa yang ada di kartu identitas masing-masing.
“Semua harus diperhatikan. Untuk memastikan anggaran yang disalurkan bisa tepat sasaran,” tutup Irfan.(#)
