BONTANG– Isu akses terapi bagi anak penyandang disabilitas menjadi sorotan utama dalam kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Sitti Yara, yang digelar di Aula pertemuan Hotel Akbar, Rabu (29/04/2026) sore. Dalam forum tersebut, Sitti Yara menerima langsung berbagai aspirasi dari para orang tua yang selama ini menghadapi kendala dalam penanganan anak mereka.
Sitti Yara menegaskan pentingnya perhatian serius dari pemerintah daerah terhadap kebutuhan anak disabilitas, khususnya dalam hal terapi dan fasilitas pendukung. Ia mengungkapkan, aspirasi tersebut sebelumnya telah disampaikan secara informal oleh sejumlah orang tua, namun melalui reses ini ia dapat melihat langsung kondisi di lapangan.
“Banyak sekali anak-anak kita di Bontang yang menyandang disabilitas dan sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah, terutama dalam hal terapi,” ujarnya.
Menurutnya, terapi merupakan faktor kunci dalam mendukung tumbuh kembang anak disabilitas. Tanpa terapi yang berkelanjutan, potensi anak-anak tersebut tidak dapat berkembang secara optimal.
Ia juga menyoroti keberadaan Autis Center di Bontang yang seharusnya menjadi wadah terapi dan pelatihan, namun dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
“Autis Center ini seharusnya menjadi tempat bagi anak-anak kita untuk mendapatkan terapi dan pelatihan, agar mereka bisa berkembang. Bahkan mereka bisa lebih hebat dari anak-anak pada umumnya jika didukung dengan baik,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah anak disabilitas bahkan menunjukkan kemampuan luar biasa, seperti bernyanyi dan mengaji meski memiliki keterbatasan penglihatan.
“Ini membuktikan bahwa mereka punya potensi besar. Tinggal bagaimana pemerintah hadir untuk mendukung dan memfasilitasi,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Forum Keluarga Spesial Indonesia (Forkesi) Bontang, Wiwin, yang turut hadir mewakili para orang tua, menyampaikan bahwa persoalan paling mendesak saat ini adalah pembatasan layanan fisioterapi oleh BPJS Kesehatan yang hanya ditanggung hingga usia 7 tahun.
“Kebanyakan anak kami baru terdeteksi di usia sekitar 5 tahun. Kalau terapi hanya berjalan satu atau dua tahun, tentu tidak maksimal. Setelah usia 7 tahun, orang tua bingung harus melanjutkan ke mana,” ungkapnya.
Wiwin menegaskan bahwa terapi bagi anak disabilitas seharusnya tidak dibatasi oleh usia, melainkan diberikan hingga anak mencapai kemandirian.
“Kami ini seperti terus mengejar perkembangan anak. Bahkan ada yang sudah terapi sampai 12 tahun, lalu tiba-tiba dihentikan. Itu membuat orang tua shock,” katanya.
Ia menambahkan, idealnya terapi dapat berlangsung hingga anak beranjak dewasa, sekitar usia 18 tahun, agar perkembangan fisik dan kognitif lebih optimal.
Selain terapi, Wiwin juga menyoroti keterbatasan akses informasi terhadap fasilitas layanan seperti Autis Center. Menurutnya, banyak orang tua yang belum memahami prosedur untuk mendapatkan layanan tersebut.
“Kami tahu fasilitas itu ada, tapi belum semua orang tua paham bagaimana cara mengaksesnya. Ini perlu diperjelas,” ujarnya.
Forkesi juga mendorong adanya kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, khususnya terkait program beasiswa. Wiwin berharap pemerintah menyediakan jalur khusus bagi anak disabilitas tanpa harus bersaing secara akademik dengan siswa reguler.
“Anak-anak kami punya keterbatasan, jadi sulit jika harus berkompetisi nilai. Kami berharap ada jalur khusus beasiswa untuk mereka,” tegasnya.
Berdasarkan data Forkesi, terdapat sekitar 200 orang tua yang aktif dalam komunitas tersebut. Sementara data dari Dinas Sosial menyebutkan sekitar 870 anak penyandang disabilitas di Bontang, meskipun jumlah sebenarnya diperkirakan lebih banyak karena masih ada yang belum terdata.
“Ada juga orang tua yang masih menyembunyikan kondisi anaknya. Kami sering melakukan pendekatan door to door untuk membantu mereka,” jelas Wiwin.
Ia menambahkan, selama ini Forkesi bergerak secara mandiri melalui donasi untuk membantu kebutuhan dasar anak disabilitas, seperti susu dan popok, serta mengadakan seminar dan workshop bagi orang tua.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Sitti Yara menilai perlu adanya langkah konkret dari pemerintah, baik dalam penyediaan fasilitas terapi berkelanjutan, kemudahan akses layanan, maupun kebijakan pendukung lainnya.
“Terapi untuk anak disabilitas tidak bisa dibatasi. Harus berkelanjutan sampai mereka benar-benar mandiri,” tegasnya.
Ia berharap melalui reses ini, pemerintah daerah dapat segera merespons kebutuhan para penyandang disabilitas agar mereka dapat tumbuh mandiri dan berkontribusi bagi daerah.
“Harapannya, anak-anak disabilitas ini bisa tumbuh mandiri, bahkan membawa nama baik daerah. Mereka hanya butuh dukungan yang tepat,” pungkasnya.
